Sistem Politik Menurut Ramlan Surbakti

No.	Variabel	Perbandingan Sistem Politik
		Otokrasi Tradisional	Totaliter	Demokrasi	Negara Berkembang
1.	Kebaikan bersama	- tidak ada jaminan dalam hal persamaan dan kebebasan politik individu -          - Mengutamakan stratifikasi ekonomi, kurang menekankan pada persamaan -          - Kebebasan politik individu dibatasi, menekankan perilaku yang menuruti kehendak penguasa -          - Mengutamakan kolektivisme atas dasar kekerabatan daripada invidualisme	Menekankan konsensus total di dalam masyarakat. - Prinsip sama rasa dalam bidang ekonomi – Sekuralisme radikal, agama digantikan ideologi yang doktriner dan eskataologis – Kebebasan politik individu dan hak-hak sipil untuk mengkiritk penguasa tidak dijamin – Menekankan kemerdekaan nasional – Menjamin kebutuhan material, khususnya kebutuhan pokok – Kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara dan bangsa (kolektivisme)	Bebas berpendapat, konsensus. - Persamaan kesempatan politik setiap individu dijamin oleh hukum - Menekankan persamaan kesempatan ekonomi yang dila-kukan oleh setiap individu - Adanya ketegangan dalam penca-paian tujuan-tujuan yang bersifat mate-rial dengan yang bersifat moralitas	Kekuasaan pemerintah dan campur-tangan pemerintah yang begitu luas dalam masyarakat pada satu pihakberhasil meningkatka pertumbuhan ekonomi pada pihak lain menyebabkan kelompok politik seperti partai , kelompok kepentingan dan media massa berperan sebagai pendukung saja .
2.	Identitas Bersama	-Berdasarkan ikatan primordial (Suku,agama, Ras, keluarga) – Faktor primordial, seperti suku bangsa, ras dan agama yang mempersatukan masyarakat – Ikatan primordial terwujud dalam diri seorang pemimpin yang dominan (otokrat), seperti sultan, raja atau kaisar	- Struktur keamanan mereka ikut mengawasi birokrasi dengan model struktur pemerintahan ganda atau bayangan. – Faktor sakral yang berupa ideologi yang mempersatukan masyarakat – Penanaman idelogi oleh penguasa dengan jalan inoktrinasi	- Semakin bagus adanya perombakan-perombakan struktur (MK, adanya UU HAM) – Faktor permersatu masyarakat berupa bersatu dalam perbe-daan Bhineka Tunggal Ika, Unity in Diversity – Masyarakat terikat pada sub kultur yang dimilikinya dan sekaligus teri-kat pada suatu dasar dan tujuan bersama	Dalam Negara berkemban belum ada suatu suatu identitas bersama yang dikehendaki semua masyarakat . ini dikarenakan belum adanya kultur dan struktur masyarakat yang selaras .
3.	Hubungan Kekuasaan	Hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan rakyat umumnya negative (banyak yang menyalahgunakan kekuasaan) - Kekuasaan bersifat pribadi, negatif dan sebagian kecil yang konsensus - Masyarakat mengalami kesukaran untuk melakukan pengawasan terhadap penguasa - Otokrat memerintah berdasarkan tradisi dan paksaan	menghendaki pengaturan masyarakat secara menyeluruh (total) atas dasar tertentu dengan kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan, - Kekuasaan dimonopoli dan dilaksanakan secara sentral dengan partai tunggal – Kekuasaan paksaan dilaksanakan oleh militer dan polisi rahasia - Partai diorganisis secara hierarkis oleh pemimpin negara	Terdapat distribusi kekuasaan di antara kelompok sosial dan lembaga pemerintahan. - Distribusi kekuasaan yang relatif merata diantara kelompok sosial dan lembaga pemerintahan - Adanya persaingan dan saling kontrol antar kelompok sosial, antara lembaga pemerintah, serta antara kelompok sosial	Hubugan kekeuasaan lebih bersifat paksaan daripada konsensus ini dikarenakan penetapan siapa yang memerintah masih ditetapkan secara sepihak oleh para penguasa  .
4.	Legitimasi Kekuasaan	umumnya tidak procedural (turun-temurun) - Kewenangan bersumber dan berdasarkan pada tradisi - Kepemimpinan karena keturunan - Tradisi selalu dipelihara oleh keturunan otokrat dengan mitos, legenda dan simbol tertentu	- Kewenangan pemimpin didasarkan pada perannya sebagai ideologi, penafsir dan pelaksana ideologi - Rakyat mematuhi pemerintahan karena kekuasaan paksaan yang sangat luas dan mendalam	- Kewenangan didasarkan pada prinsip rule of law yang diatur dalam konstitusi – Adanya jaminan hak- hak dan kewajiban warga negara	Legitimasi Pada negara berkembang sangat beragam, yaitu campuran terpadu antara distribusi kebutuhan materiil,  simbolis (ideologi dan sejumlah jargon politik), dan legal rasional (pemilihan umum dan proses perundang-undangan) .Basis legitimasi yang bersifat campuran inilah yang menyebabkan mengapa perubahan dan peralihan distribusi kebutuhan materiil tidak menimbulkan krisis legitimasi .
5.	Hubungan Ekonomi&Politik	-Kurang menekankan pada persamaante tapi menekankan pada stratifikasi ekonomi - Tanah dikusai oleh tuan tanah yang merupakan kaki tangan otokrat - Tidak ada perubahan politik di pedesaan, karena akses politik dikusai oleh tuan tanah - Upah buruh rendah	- Partai tunggal mengendalikan kegiatan ekonomi - Kegiatan ekonomi yang diprakarsai individu atau swasta dilarang - Distribusi kebutuhan pokok relatif merata - Dalam perkembangannya produksi barang dan jasa menu-run, karena motivasi pekerja rendah dan aparat partai berubah menjadi kelas pengu-asa yang konservatif	- Koordinasi unit ekonomi, merupakan tanggungjawab pemerintah dan swasta. - Peran masyarakat dan pemerintah dalam bidang ekonomi dilaksanakan secara seimbang - Adanya prosedur dan mekanisme penentuan kebijaksanaan pemerintah berdasarkan kedaulatan rakyat	Dalam Negara berkembang ini belum menemukan kecocokan antara pola hubungan politik dengan ekonomi yang cocok . Di negara berkembang pemerintah lebh dominan dibandingkan sector swasta sehingga ekonominya tidak bida bagus .